Home > Buku > Gunawan Wiradi dalam Debat Agraria

Gunawan Wiradi dalam Debat Agraria

Oleh Jasman Fery Simanjuntak

DALAM ranah agraria dan pedesaan Jawa, Gunawan Wiradi bukanlah nama asing. Berbagai hasil penelitiannya dapat ditemui di penerbitan dalam dan luar negeri. Bahkan, tidak berlebihan kiranya bila Gunawan Wiradi menjadi sosok penting dalam studi agraria pedesaan.

Melihat pokoknya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional -sebagai lembaga pendidikan keagrarian- merasa perlu untuk mengumpulkan artikel Gunawan Wiradi (GWR). Hasil penelitian GWR sepanjang tahun 1970-an hingga 1980-an dihimpun dalam buku Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris. Ada tujuh artikel panjang dalam buku ini. Semuanya ditulis oleh GWR bersama koleganya, baik sebagai penulis utama, maupun penulis kawan (co-author).

Pada masanya, kajian agraria tidak banyak digeluti oleh orang Indonesia. Kajian agraria pedesaan justru dihasilkan para sarjana luar negeri. Mereka bahkan berdebat satu sama lain. Di antara sedikitnya orang Indonesia, GWR merupakan salah satunya. Bahkan GWR berbaur dalam perdebatan itu.

Kata Pengantar buku ini, Ben White menguraikan dengan sangat baik perdebatan itu. Sedikitnya ada empat basis teoritis yang berkembang dalam studi agraria pedesaan Indonesia. Gillian Hart meneliti dinamika atau perubahan agraria pedesaan di Kecamatan Kendal, Jawa Tengah dengan kerangka ekonomi-politik. Sedangkan Yujiro Hayami, seorang peneliti Jepang, berangkat dari sudut neo-klasik. Ia melihat pengaruh masuknya teknologi baru di berbagai desa di Jawa Barat, untuk “menentang” pendekatan neo-populis oleh Collier dan rekan-rekannya. Kritik dilontarkan oleh Hayami dan Collier serta koleganya masing-masing terhadap pendekatan sosial-politik yang diutarakan Gillian Hart.(hal. xxiv-xxx) Secara garis besar, perdebatan ini merupakan perbedaan alat analisa terhadap perubahan kehidupan sosial-ekonomi pedesaan kerena Revolusi Hijau.

Pada buku ini, kita dapat melihat posisi GWR dalam perdebatan itu. Buku ini dibagi dalam dua bagian besar, yang dapat dicermati pendekatan teoritis GWR. Namun sebelum lebih jauh ke hal tersebut, terlebih dahulu saya akan menguaraikan lembaga kerja GWR.

GWR merupakan peneliti senior pada Survei Agro Ekonomi (SAE). Lembaga ini dibentuk pada 1963. SAE diperuntukkan menyurvei ekonomi di pedesaan agraria, sebagai bentuk pelaksanaan reforma agraria. Tatkala pemerintahan Soekarno digantikan oleh Suharto, SAE berperan penting dalam survei agraria.

Orde Baru Suharto yang menggantikan Demokrasi Terpimpin Soekarno turut mengubah arah reforma agraria. Alih-alih perombakan struktur penguasaan tanah, Orde Baru gencar memperkenalkan teknologi bagi petani demi meningkatkan produksi beras. Petani diperkenalkan dengan pupuk sintetis, pestisida, bibit varietas modern, sabit, traktor, dan sebagainya. Hal-hal yang diakibatkan masuknya teknologi ke pedesaan disurvei oleh SAE.

Dalam buku ini, hasil survei yang dilakukan SAE dianalisa dengan baik. Khususnya pada bagian pertama buku ini, tampak bahwa GWR memilih pendekatan neo-klasik. GWR bersama koleganya berupaya melihat ekonomi petani setelah kebijakan intensifikasi pertanian. Hasil survei yang mereka peroleh bahwa Revolusi Hijau mampu meningkatkan produktivitas sawah. Adanya peningkatan produksi, maka kita akan beranggapan bahwa perekonomian petani membaik. Sayang, kenyataan tak seindah itu. Revolusi Hijau mengisyaratkan biaya produksi yang juga meningkat. Dengan demikian, Revolusi Hijau tidak serta-merta meningkatkan ekonomi petani secara keseluruhan.

Teknologi pemotong panen padi, misalnya. Di berbagai desa di Jawa, petani sudah lama menggunakan ani-ani (pemotong padi) saat panen. Masuknya sabit, menggantikan ani-ani, berpengaruh terhadap proses panen. Sabit membuat panen lebih singkat. Akibatnya, penghasilan buruh tani tak bertanah atau berlahan sedikit turut berkurang.

Faktor lain adalah transaksi uang pada pertanian. Masifnya peredaran uang dalam relasi sosial pertanian, menciptakan perantara. Menjelang panen, tanaman dijual kepada perantara atau penebas. Untuk memanen tanaman, penebas membutuhkan buruh. Sering kali penebas ini berasal dari luar desa, begitu pula dengan buruhnya. Alhasil, banyak buruh tani kehilangan lahan yang ia bisa memperoleh upah dari tenaganya.

Bagian kedua buku ini menggunakan pendekatan yang tampak berbeda dari sebelumnya. GWR dan koleganya menyasar struktur penguasaan tanah. Survei SAE memberi gambaran keluarga petani hanya memiliki tanah kurang dari setengah hektar. Sementara iu, sangat sedikit keluarga yang menguasai lebih dari sehektar lahan. Pada bagian ini pula, GWR memyurvei berbagai desa di Sulawesi Selatan. Ketimpangan kepemilikan tanah, mudah dipahami, berdampak pada perekonomian tiap keluarga.

Seperti yang telah disebutkan di atas, perekonomian petani begitu cair. Adanya sistem sewa dan bagi hasil, memungkinkan petani tak bertambah atau tuna kisma bisa mengelola sawah. Kedua sistem itu bukan hanya antara keluarga tuna kisma dan bertanah. Pemilik tanah juga didapati mengelola tanah milik keluarga lain, dan menyewakan tanah untuk dikelola keluarga lain.

Kendati mayoritas sampel desa berpenghasilan dari kegiatan agrikultur, banyak keluarga harus mencari pemasukan dari non-pertanian. Strategi ini menjadi penyambung hidup, khususnya keluarga tuna kisma dan berlahan sempit. Ketimpangan penguasaan tanah agaknya memberikan dinamika ekonomi yang rumit.

Jelas bahwa kerangka teoritis yang digunakan GWR dan koleganya masih relevan hari ini, apalagi pendekatan sosial-ekonomi. Permasalahan agraria tiga dekade lalu masih marak hari ini dengan corak serupa. Ketimpangan kepemilikan tanah kian menganga. Banyak keluarga petani terjerat dalam kemiskinan.

Sebagai penutup tulisan ini, buku ini seakan menjelma panduan praktis dalam kajian agraria. Siapa yang akan mengadopsinya?

Leave a Reply