Home > Bisnis > Melalui Pembiayaan Ultra Mikro, Pemerintah Dorong Peningkatan Ekonomi Rakyat

Melalui Pembiayaan Ultra Mikro, Pemerintah Dorong Peningkatan Ekonomi Rakyat

Sorotdaerah.com – Kabid pembinaan pelaksanaan anggaran II Ditjend Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara, Mercy Monika R Sitompul mengaku, bahwa salah satu peningkatan ekonomi rakyat, peran pemerintah ialah dengan mendorong pembiayaan Ultra Mikro.

Sasarannya dilakukan terhadap masyarakat menengah kebawah.

Hal itu mengingat Nawacita pemerintah dengan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, mewujudkan kemandirian ekonomi ekonomi dengan sasaran menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dengan tujuan, menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5-6% di tahun 2009 dari kisaran 11% di tahun 2014. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka berkisar 4-5% pada tahun 2016 menjadi 75% pada tahun 2019.

“Penyaluran dari pembiayaan ultra mikro melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Yang dalam tahun piloting ini ditunjuk 3 BUMN dengan pengalaman pembiayaan usaha mikro yakni; UMi (pegadaian), Mekaar/PNM (Permodalan Nasional Madani), Koprasi-koprasi (BAV),” jelas, Mercy Monika R Sitompul, melalui kegiatan Media Gathering, bersawartawan dan narasumber dari kepolisan dan OJK perwakilan Sumut di Sibolangit, Senin (11/12) sore.

Dalam penjelasannya, 3 Pilar tadi dimaksud memudahkan masyarakat dalam memajukanbdi bidang UMKN. Pertama adalah pegadaian yang pengajuan kreditnya sangat cepat dan mudah. Jangka waktu di pegadaian juga dianggap fleksibel dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu serta bisa dengan jaminan BPKB kendaraan.

Sedangkan Mekaar atau PNM mengadopsi pola Gramen Bank. Pinjaman modal serta binaan untuk membuka usaha secara kelompok orang. Sementara yang ke 3 adalah Koprasi-koprasi/BAV (Bahana Artha Linkage) yang meliputi lembaga Linkage, komida, AKR, Sidogiri, BMT Bus dan lainnya. Yang ke tiga ini merupakan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas hidup nasabah.

“Kalau untuk KUR mensubsidi UMKM. KUR memang uangnya bukan dari kita, namun kita yg mensubsidi (lembaga keuangan bukan bank /LKBB). Untuk itu, masyarakat harus memanfaatkan ini. Dari pemerintah sudah dianggarkan dana untuk pinjaman yang disalurkan oleh 3 BUMN tadi. Di tahun ini anggarannya 1,5 Milyar dan tahun depan Rp 4 miliar, tanpa kuota,” paparnya, sembari menyebut pulau Jawa sebagai peminjam terbesar dari dana yang dipersiapkan pemerintah tersebut.

Dikatakannya, bahwa sejak UMi diluncurkan pada Oktober 2017, minat masyarakat sebagai nasabah sudah sangat pesat. Bahkan ada lagi KUBE (Kredit Usaha Bersama) alias Bansos yang terus diminati. Seluruh produk itu merupakan pengembangan skema KUR tailor-made (UMKM), karena KUR belum bisa memfasilitasi pembiayaan kepada seluruh UMKM khususnya usaha mikro.

“Jadi, apabila ada nasabah yang tidak memiliki agunan dan butuh modal, bisa meminjam melalui PNM, namun harus orangnya berkelompok. Bisa juga ke Pegadaian yang perseorangan tanpa kelompok, tetapi pakai agunan dan juga bisa meminjam melalui BAV. Untuk mengatur para nasabah agar tidak double, kita kendalinya berdasarkan NIK (nomor induk kependudukan),” pungkasnya. (AN)

You may also like
Kapoldasu Dorong Polsek-Polsek Respon Laporan Warga Dari Aplikasi Polisi Kita
Mulai Hari ini, Bank Indonesia dan Pemerintah Resmikan (PIHPS) Nasional
Buruh Siantar-Simalungun Tuntut Pemerintah Serius Tingkatkan Kesejahteraan
Massa HTI Unjuk Rasa ke DPRD Minta Legislator Desak Pemerintah Terapkan Syariat Islam
Hindari Pelanggaran, Korporasi Audit HAM
Korporasi Perlu Lakukan Audit HAM

Leave a Reply