Home > Daerah > Putus Sekolah, Susah Akses Layanan Kesehatan, Komunitas Pemulung Mengadu Ke DPRDSU

Putus Sekolah, Susah Akses Layanan Kesehatan, Komunitas Pemulung Mengadu Ke DPRDSU

Sorotdaerah.com- Komunitas pemulung dari gabungan dari Deli Serdang dan Kota Medan menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (23/10).

Mereka mendesak agar wakil rakyat memperjuangkan nasib mereka. Sebab banyak sekali pemulung tidak terdaftar dalam keanggotaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sudah hidupnya susah, mereka pun kesulitan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Seperti Ronal Sipahutar yang putus sekolah dari bangku SMK pada 2015 lalu. Hingga kini ia sudah tak mengecap pendidikan. Padahal, Nawacita Jokowi menghadirkan negara di tengah persoalan masyarakat. “Kami datang ke sini mau protes. Kenapa kami tidak dapat Kartu Indonesia Sehat?” ujar Boru Tompul.

Para demonstran ini membawa sejumlah poster bertuliskan permintaan kepada Presiden Jokowi agar mempedulikan kesehatan pemulung. “Kami sakit, kami tahankan karena kami tak punya uang,” celetuk seorang ibu dari barisan massa aksi.

Ketua Pemulung Uba Pasaribu menegaskan, ada ratusan data pemulung di tangannya. Data pemulung yang sama sekali belum bisa mengakses layanan JKN BPJS Kesehatan. “Setahu saya, laporan BPS dan validasi serta verifikasi data orang miskin di Sumut diduga hanya asal bapak senang. Faktanya, di lapangan, kami menemukan sangat banyak fakir miskin belum tersentuh oleh pemerintah. Banyak yang tidak punya kartu BPJS Kesehatan,” bebernya.

Uba bercerita banyak tentang hasil kunjungannya kemarin. Betapa hatinya remuk ketika menyambangi kediaman Oloan Tambunan (59) warga Dusun VI Desa Marindak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang. Oloan sama sekali tak berdaya menahan rasa perih dan sakit. Mata sebelah kirinya mengidap kanker. “Bapak iti gagal berobat lantaran tak punya uang. Ia punya kartu BPJS Kesehatan kelas mandiri. Namun karena tak sanggup membayar premi bulanannya, akhirnya ia tak bisa mengandalkan kartu itu,” kisahnya.

Yang paling menyedihkan, sambung Uba, ketiga anak Oloan Tambunan menderita keterbelakangan mental. Dalam kondisi dirinya yang terkena sakit penyakit, ia harus membesarkan anak-anaknya yang butuh ayah super. “Sementara Oloan ini hanua seorang pemulung. Bayangkan beratnya beban hidupnya. Yang beginilah banyak di lapangan. Namun pemerintah setempat masih kurang membuka mata,” tandasnya.

Usai berorasi, akhirnya massa aksi disambut hangat Sekertaris Komisi C DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan. Sutrisno bahkan bergabung di tengah kerumun massa. Ia bersedia mendengarkan unek-unek dan keluh kesah para pemulung tersebut.

“Saya yakin dan percaya mereka datang karena itulah realitas yang dihadapi. Misalnya ada yang sangat layak mendapatkan bantuan tapi program-program pemerintah tidak menjangkau,” kata Sutrisno.

Menurut Sutrisno, beberapa alasan mengapa para pemulung itu tidak terdaftar dalam JKN BPJS KIS lantaran saat disurvei, mereka tidak berada di rumah masing-masing.

“Jadi kemarin, persoalan-persoalan seperti ini waktu saya reses juga ditemukan. Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nanti, seluruh data yang kita dapatkan akan dikirim langsung,” ungkapnya.

Kendati demikian, Sutrisno mengatakan akan berusaha keras memperjuangkan hak-hak para kaum marjinal tersebut. Setelah puas menyampaikan aspirasinya, massa kemudian membubarkan diri. (LS)

You may also like
Pedagang Pasar Horas Geruduk Kantor DPRD
Sepeda Motor Aktivis Pemulung Raib Digondol Maling
Petugas Imigrasi Bubarkan Puluhan Pengungsi Afghanistan, Irak dan Pakistan Saat Akan Demo
Takut Didemo, Poldasu Buru-Buru Serahkan Berkas Mujianto ke JPU
Bawa Buah dan Sayur ke DPRD, Komunitas Petani Dukung Djarot-Sihar
Puluhan Karyawan Magang RSUD Dr Djasamen Saragih Demo Tuntut Haknya

Leave a Reply