Home > Kesehatan > Tak Kunjung Digubris, Aliansi PTT Simalungun Kembali Tuntut Hak

Tak Kunjung Digubris, Aliansi PTT Simalungun Kembali Tuntut Hak

Sorotdaerah.com – Tak kunjung digubris Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Aliansi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Simalungun kembali akan berunjukrasa. Aksi ini sudah kesekian kali dilakukan. Mereka geram dengan sikap Pemkab yang tidak merespon tuntutan. 

Koordinator aksi yang juga ketua Forum Guru Honor Simalungun (FGHS), Ganda Armando Silalahi mengatakan, aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya. “Kita akan aksi besok Jumat (12/10). Ini lanjutan aksi 25-26 September lalu,” bebernya, ketika ditemui di Jalan Cornel Simanjutak, Siantar,  Kamis, (11/1).

Ganda menegaskan pihaknya akan tetap menuntut hak mereka sebagai sebagai tenaga honor Pemkab Simalungun. Kebijakan Pemkab menurutnya tidak lagi manusiawi.

“Ada empat tuntutan kami yakni, menolak penurunan gaji yang dilakukan Pemkab Simalungun. Kedua, supaya diterbitkan SKK PTT yang sudah ditanda tangani bupati. Berikutnya, bayarkan gaji bulan Juli hingga Desember 2016 silam dan Batalkan penurunan gaji menjadi satu juta rupiah,” tegas Ganda.

Ia mendesak melalui aksi nanti, supaya tuntutan aliansi PTT Simalungun dikabulkan Pemkab Simalungun. “Anggaran gaji 2 juta perbulan supaya tetaplah dibayar pemerintah sebab itu sudah ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif,” katanya, di dampingi ketua Forum Kesehatan Honor Simalungun (FKHS) Egi Firdaus Simarmata.

Aksi ini juga akan mendesak DPRD Simalungun menepati janjinya untuk merekomondasikan tuntutan mereka. Hal ini bertepatan dengan rapat Paripurna pengesahan PAPBD 2018 Kabupaten Simalungun.

Menanggapi hal ini, ketua Lembaga Kajian Publik dan Politik (LKP2) Jon Roi Tua Purba angkat bicara. Menurutnya, kebijakan yang diambil Pemkab Simalungun tidak tepat. “Penurunan gaji itu tidak tepat. Sektor pendidikan dan kesehatan itu merupakan pelayanan dasar. Jadi tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Lanjut, Jon, apa yang dilakukan oleh aliansi PTT Simalungun adalah yang sangat mendasar. Jadi menurutnya, harusnya tuntutan ini diakomodir. “DPRD juga jangan diam dan harus mendesak Pemkab untuk mengakomodir tuntutan Aliansi PTT Simalungun,” pungkasnya. (Red)

You may also like
Rencana Pecat 2000 Tenaga Honor, Richard: Pemkab Simalungun Lari dari Masalah
PTT Simalungun Tanyakan Isu Pemecatan 2000 Honorer
Hari Ke-2, PTT Simalungun Aksi Tutup Mulut
PTT Simalungun Lanjutkan Perjuangan
Tak Digubris, PTT Simalungun Nginap di DPRD
Kisruh Soal Gaji Tak Dibayar, PTT Simalungun Siap Mogok Kerja

Leave a Reply