Di persidangan, hakim menjatuhkan vonis 5 tahun kurungan kepada Bagus, seorang pemuda berumur 23 tahun. Bagus terbukti bersalah mencuri sepasang sandal di rumah ibadah.

Bagus: “Lho, Pak Hakim, sepasang sandal itu hanya seharga Rp 30.000, mengapa saya dihukum 5 tahun penjara? Sedangkan para koruptor lebih ringan hukumannya padahal uang rakyat yang mereka curi jauh lebih banyak?”

Hakim: “Anda merugikan satu orang senilai Rp 30.000. Sedangkan koruptor merugikan 200 juta orang dengan korupsi sebanyak Rp 2 miliar. Jika dihitung-hitung, kerugian yang didapat tiap orang hanya Rp 10.”

Bagus: “Lalu?”

Hakim: “Lalu apa lagi? Nilai tindakan Anda jauh lebih merugikan. Maka Anda saya hukumi lebih berat dari koruptor!”

Bagus: (Pingsan)

***
ANDA MUNGKIN geli membaca anekdot di muka. Tetapi seperti itulah kenyataan yang kerap kita saksikan. Penegakan hukum kepada koruptor belum sepenuhnya memberi efek jera, karena mereka acap kali dihukum ringan.

Hukuman Ringan

Dalam catatan KPK, ada lebih dari 300 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Celakanya, menjadi tersangka kasus korupsi di negeri kita ini tak serta merta membuat kepala daerah malu bahkan jera.

Itu tak lain, karena penegakan hukum masih belum menunjukkan supremasimya. Kita menyaksikan bagaimana seorang terpidana korupsi justru diganjar hukuman lebih ringan dari pencuri sandal. Fakta itu gamblang tersaji dari kisah seorang anak asal Palu yang terancam hukuman pidana lima tahun penjara karena mencuri sandal seharga tiga puluh ribu.

Bayangkan betapa tidak adilnya ketika seorang koruptor yang mencuri uang negara sebesar 2 milyar, hanya dihukum selama 1,5 tahun pidana. Anekdot di atas yang diperkuat dengan kisah nyata di Palu makin menunjukkan kebenarannya. Sebagaimana anekdot ia selalu membawa pesan kritik meski terkesan jenaka.

Baru-baru ini, ICW merilis informasi, ternyata rata-rata vonis koruptor hanya 2 tahun 7 bulan kurungan. Jadi sungguh ironi. Di satu sisi korupsi diklaim sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), namun komitmen pemberantasan koruspsi justru dipertanyakan.

Tak hanya rendahnya vonis hukum, kita juga kerap meyaksikan di media, bagaimana sel tahanan para napi koruptor justru terkesan mewah. Mereka para napi koruptor itu sepertinya punya kuasa menyulap ruangan-ruangan jeruji besi menjadi ruangan yang mewah, lengkap dengan fasilitas fantastis di dalamnya.

Tak heran, dalam kondisi sel tahanan yanh mewah begitu, para napi kasus korupsi betah di dalam, dan bisa mengendalikan kejahatan lainnya juga dari balik jeruji besi. Mereka tidak kapok untuk menguras uang rakyat. Toh, mereka bisa membeli fasilitas serba wah di dalam sel tahanan. Kredo “hepeng do mangatur negara on– uang bisa mengatur negeri ini, meski pun memiliki status koruptor,” semakin tak terbantahkan.

Berbungkus Demokrasi

Banyak pihak menuding, maraknya korupsi adalah buah demokrasi. Benarkah demikian? Demokrasi sesungguhnya sistem yang baik. Kita beruntung menjalaninya sejak 1998. Namun semakin kentara, sistem demokrasi yang kita jalani justru membutuhkan biaya atau ongkos penyelenggaraan demokrasi yang sangat mahal.

“Ketika seseorang ingin maju menjadi kepala daerah setingkat kabupaten saja, mesti merogoh kocek sampai 50 milyar”, tutur Mahyudin, Mantan Wakil Ketua MPR periode 2014 -2019.

Apa yang disampaikan Mahyudin membantu kita memahami bagaimana praktik money politic bermula, yang seolah-olah menjadi hal lumrah dalam sistem demokrasi kita. Para kandidat yang ingin berkompetisi, bukan rahasia lagi, mengeluarkan uang untuk membeli “perahunya” dari partai politik.

Belum lagi biaya kampanye dan ongkos menggerakkan mesin politik, plus “serangan fajar”, semua membutuhkan uang. “No free lunch,” kata seorang politisi.

Maka alih-alih menjadikan demokrasi sebagai pintu masuk bagi kemaslahatan masyarakat, pemenang pemilu justru menjadikan demokrasi sebagai pintu masuk untuk menggarong uang rakyat

APBD diincar, dan diotak-atik dan dialokasikan bukan untuk kepentingan publik, melainkan demi “balas budi” termasuk mengganti ongkos politik yang fantastis nilainya.

Refleksi

Tidak ada yang meragukan jika Indonesia, negeri yang kaya raya. Kaya potensi sumber daya alam, budaya dan pesona wisata. Namun, kemana kekayaan sumber daya yang kita miliki itu? Mengapa potensi kekayaan kita itu tidak mampu menyejahterakan rakyat kita? Mengaja rakyat kita justru serupa tikus mati di lumbung padi?

Maka tak berlebihan jika kita katakan, korupsi telah meroyak bangsa kita. Kekayaan sumber daya alam hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, mereka tak lain para koruptor.

Cita-cita luhur kemerdekaan–menuju masyarakat adil dan makmur, nampaknya isapan jempol belaka. Praktik-praktik melegalkan kekuasaan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, keluarga, golongan dan kroni-kroni dipertontonkan para pemangku kekuasaan, termasuk sebagian besar wakil rakyat kita. Mereka membajak cita-cita luhur para pendiri bangsa ini.

Jika dulu, para pendahulu kita berjuang berdedeh-dedeh berdarah-darah mengusir penjajah. Kini, negeri kita dijajah oleh anak-anak bangsa kita sendiri. Kekayaan alam dan pajak yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat—telah dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan perutnya sendiri, yang mementingkan pundi-pundi kekayaan pribadinya sendiri.

Mereka melakukan kejahatan luar biasa itu justru dengan mengatasnamakan kekuasaaan, mengatasnamakan rakyat, dan mengatasnamakan demokrasi. Tetapi sesungguhnya, mereka hanya berniat merampok dan membajak negeri ini.

Harapan

Tempo hari, kita baru merayakan dirgahayu 75 tahun kemerdekaan Indonesia, semestinya kita bisa merasakan kemerdekaan yang diidamkan para pendiri bangsa kita. Namun, kemiskinan masih nyata, angka pengangguran tinggi, jumlah TKI yang mengadu nasib di negeri orang membludak, pendidikan kita terpuruk, semua itu menandaskan, kemerdekaan yang kita idamkan masih jauh dari yang kita harapkan.

Kita berharap kepada penegak hukum di negeri kita ini, agar serius memberantas korupsi. Berikan sanksi tegas kepada para koruptor. Jangan beri mereka vonis ringan, sebab terlampau besar kerusakan yang telah mereka ciptakan di negeri ini. Mereka mengkhianati cita-cita luhur oara pendiri bangsa kita. Mereka juga yang telah menghempaskan cita-cita kita. Mereka sepantasnya dipancung saja! (*)

 

 

Note: anekdot di atas diambil dari situs notepam.com

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *