Sorotdaerah.com – Salsabila (9), siswa kelas 2 SD Negeri 060791 Medan tidak bisa menjalankan program Belajar Dari Rumah (BDR) selama masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung delapan bulan. Kondisi Salsabila yang tidak BDR gara-gara tak punya ponsel android kemudian terekpose oleh media.

Salsabila merupakan anak dari keluarga miskin. Ibunya, Yenni Susanti (35), bekerja sebagai kuli cuci-gosok kain nyambi jualan keripik, sedangkan ayahnya Rudi (41), mencari nafkah sebagai pemegmudi betor (becak motor) dengan penghasilan tidak menentu. Salsabila termasuk salah satu korban diskriminasi oleh Pemko Medan, hanya karena dia miskin.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listiarty mengatakan, kondisi anak-anak yang tidak terlayani PJJ sistem daring karena terkendala ketiadaan alat daring, tidak mampu beli kuota internet, dan tidak ada sinyal, merupakan masalah yang belum terselesaikan sampai hari ini oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan bantuan kuota internet dari pemerintah tidak akan dinikmati oleh anak-anak dari keluarga tidak mampu.

“Memang ada disparitas hampir di seluruh Indonesia antara anak-anak dari keluarga mampu yang lebih terlayani PJJ daring dengan anak-anak yang dari keluarga tidak mampu, yang tidak terlayani daring karena mereka tidak memiliki semuanya. Bahkan kadang juga tidak ada listrik di rumahnya.  Ini terjadi di seluruh Indonesia,” katanya.

Menurut Retno, seharusnya ada pemetaan yang dilakukan pihak sekolah, untuk mengetahui siswa mana yang bisa PJJ daring dan siapa yang tidak bisa. Ketika tidak bisa, harus ditanya, apa kendalanya. Lalu seluruh sekolah menyampaikan ke Dinas Pendidikan kondisi tersebut, agar persoanal anak tidak BDR bisa diintervensi melalui bantuan alat daring yang dipinjamkan, misalnya. “

Artinya negara membeli alat daring dan diberikan ke sekolah. Sekolah kemudian meminjamkan kepada siswa. Apalagi kuota bantuan internet untuk siswa yang mencapai 55 juta anak, ternyata hanya mampu direalisasikan sebanyak 22 juta. Sisanya 27 juta seharusnya anggarannya dapat dimanfaatkan untuk membeli bantuan alat daring dan juga penguat sinyal di daerah-daerah yang terkendala sinyal,” imbuhnya.

KPAI meminta Kemdikbud agar berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas pendidikan berbagai daerah untuk menolong anak-anak kita bisa menjalankan program BDR dengan baik, sehingga tidak ada diskriminasi antara anak kaya dengan anak miskin. Semua anak berhak untuk belajar. “Kemendikbuk perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas pendidikan berbagai daerah agar setiap anak bisa belajar,” pungkasnya. (Redaksi)

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *