Medan, Sorotdaerah.com – Guru Besar Universitas Negeri Medan (UNIMED), Prof. Dr. Sri Minda Murni, MS mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengadopsi kurikulum darurat. Kebijakan ini dibutuhkan untuk mengurangi beban mengajar guru, dan beban belajar siswa selama pandemi COVID-19. Sekalipun Kemdikbud sudah mengeluarkan kurikulum darurat, namun guru masih ragu menggunakannya. Hal itu disebabkan tidak adanya kebijakan yang tegas dari pemda.

“Yang terjadi di lapangan itu sekarang 3B. Guru bingung, siswa bosan, dan orangtua berang,” tutur Sri Minda Murni dalam webinar bertajuk Strategi Implementasi Kurikulum Darurat yang difasilitasi Gugah Nurani Indonesia (GNI) secara online, Jumat (27/11/2020).

Lebih lanjut Sri Minda mengatakan, kebijakan penggunaan kurikulum darurat tidak cukup sebatas sosialisasi. Pemda harus menindaklanjutinya dengan pelatihan dan pendampingan kepada guru. Kedua kegiatan ini dibutuhkan agar guru mampu menguasai kurikulum darurat dan modul belajar. “Sampai nanti guru mampu membuat modul sendiri. Karena sesungguhnya modul terbaik itu adalah buatan guru. Bagaimanapun mereka yang paling tahu kondisi nyata siswanya,” tambahnya.

Hal senada disampaikan Kadisdik Kabupaten Tana Tidung (KTT), Provinsi Kalimantan Utara (KTT), Jafar Sidik. Kunci keberhasilan menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terletak kepada kebijakan masing-masing pemda. Termasuk dalam menggunakan kurikulum darurat. Ia mengatakan, KTT langsung mengadaptasi kurikulum darurat begitu diluncurkan Kemdikbud pada Agustus lalu.

“Ada empat alasan kami memilih kurikulum darurat, yaitu kompetensi sudah difokuskan kepada kompetensi esensial, kami tidak perlu lagi memilih kompetensi sendiri, isinya selaras dengan program KTT, dan dilengkapi dengan modul belajar literasi dan numerasi,”tegasnya.

Sebagai narasumber utama webinar, Jafar mengatakan, KTT membuat lima kebijakan agar guru mampu mengadaptasi kurikulum darurat.
Pertama, bekerjasama dengan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI) dan Kemdikbud untuk melatih tim pengembang kurikulum KTT. Tim ini dilatih untuk memahami dan mengadaptasi kurikulum darurat.

Kedua, mengadaptasi modul belajar Kemdikbud kedalam lembar aktivitas siswa (LAS) yang sudah dikerjakan KTT sejak Juni.

Ketiga, melatih semua guru dari tingkat SD dan SMP untuk memodifiaksi kurikulum darurat dan modul belajar kedalam LAS.

Keempat, materi LAS digunakan baik dalam belajar tata muka (DTM) dan belajar dari rumah (BDR).

Kelima, membangun sistem pelaporan sekolah berbasis website untuk memonitoring perkembangan penggunaan kurikulum darurat. “Kebijakan ini kami buat agar anak-anak di KTT mendapatkan pelayanan terbaik selama masa pandemi COVID-19,” terangnya.

Country Director Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Setyo Warsono mengatakan, dibutuhkan langkah cepat untuk mengurangi beban belajar anak. GNI berkomitmen mendukung Kemdikbud untuk mensosialisasikan kurikulum darurat.

Selain itu GNI juga akan memberikan dukungan teknis kepada pemda agar mampu menggunakan kurikulum darurat. Pelatihan dan pendampingan kepada guru akan dilakukan dalam waktu dekat.
Topik penggunaan kurikulum darurat kembali mencuat seiring banyaknya protes dari orangtua dan siswa terhadap beban belajar selama PJJ.

Ketidakmampuan guru secara mandiri untuk mengurangi kompetensi dasar, mendorong Kemdikbud untuk mengeluarkan kurikulum darurat. Namun belum semua guru mengetahui dan menggunakan kurikulum darurat. Minimnya sosialisai dan tidak adanya arahan dari pemda, menjadi penyebab kurikulum darurat belum dimanfaatkan secara luas. (Redaksi)

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *