Medan, Sorotdaerah.com – SKB 4 Menteri yang mengizinkan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, harus direspon Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan bijaksana. Pemko harus melibatkan masyarakat dalam merencanakan pembukaan sekolah. Pelibatan masyarakat penting dilakukan untuk memastikan pembukaan sekolah benar-benar menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik.

Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (FK PUSPA) Kota Medan meminta Pemko Medan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebelum rencana pembukaan sekolah mulai dilakukan. Evaluasi PJJ dibutuhkan untuk melihat kapasitas pemko Medan, dan sekolah, jika pembukaan sekolah benar-benar dilakukan.

FK PUSPA meminta pembukaan sekolah tidak dipahami sekadar menyediakan thermogun, alat cuci tangan, masker, dan pengaturan jarak di sekolah. Pembukaan sekolah pada kenyataannya lebih kompleks, karena melibatkan ribuan siswa yang datang dari berbagai penjuru kota Medan dengan menggunakan multi moda.

Pemko harus punya sistem yang bisa menjamin anak tidak terpapar COVID-19 mulai berangkat ke sekolah, sampai kembali ke rumah. Hal ini disampaikan oleh Ketua FK PUSPA Kota Medan, Muhammad Jailani, S. Sos kepada wartawan di Medan, dalam acara Workshop Partisipasi Anak dalam Lembaga Pemerintah dan CSO yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara di Kito Art Café, Medan, Selasa (8/12).

Muhammad Jailani, Ketua FK PUSPA Medan, mengatakan pembelajaran di era pandemi berbeda dengan era normal. Pengurangan jumlah siswa per kelas dan jadwal belajar bergantian (shifting) dibutuhkan untuk menjamin tidak terjadinya kerumunan dan potensi anak terpapar virus. Konsekuensinya tidak semua anak setiap hari bisa datang ke sekolah. Artinya selain pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran dari rumah (BDR) masih tetap dibutuhkan.

Lebih lanjut Jailani mengatakan PJJ yang sudah berlangsung selama hampir setahun ini, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, serta memetakan langkah-langkah perbaikan yang perlu disiapkan sebelum pembelajaran tatap muka nanti dilakukan.

“Seperti contoh, jika pada saat pembelajaran tatap muka nantinya ada anak yang sakit demam, pilek dan batuk, padahal ketika anak diukur suhu tubuhnya saat datang kesekolah tidak menunjukkan gejala suhu tubuh yang tinggi, langkah apa yang harus dilakukan sekolah? Bahkan yang lebih harus diperhatikan adalah dari sisi psikososial anak, karena anak tersebut bisa saja dijauhi atau dibully oleh teman-temannya”, terang Jailani.

Selain faktor protokol kesehatan, evaluasi PJJ dibutuhkan untuk melihat kapasitas guru dalam melaksanakan pembelajaran. Koordinator bidang Jaringan dan Advokasi FK PUSPA Kota Medan, Anwar Situmorang, mengatakan proses pembelajaran yang dilakukan selama ini masih membebani siswa dan guru.

“Hal in dikarenakan karena masih ada guru yang berusaha menuntaskan kurikulum 2013, sekalipun Kemdikbud sudah merilis kurikulum darurat atau kurikulum dalam kondisi khusus,” terang Anwar Situmorang yang juga sebagai Manajer Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Medan-Deli Serdang.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, kurikulum darurat didesain untuk mengurangi beban mengajar guru dan beban belajar siswa. Penyederhanaan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran, memberikan guru kesempatan lebih besar kepada guru untuk fokus mengajarkan kompetensi pra-syarat dan esensial. Kompetensi pra-syarat dan esensial, adalah kompetensi yang dibutuhkan agar siswa mampu belajar pada level pendidikan selanjutnya. Di tingkat sekolah dasar (SD), kompetensi ini merujuk kepada literasi, numerasi, dan karakter.

Sekalipun kurikulum darurat efektif mengurangi beban mengajar, masih banyak guru belum menggunakan kurikulum darurat. Survei Balitbang Kemdikbud yang diumumkan baru-baru ini, menunjukkan hanya 52 persen guru yang menerapkan kurikulum darurat. Kurangnya sosialisasi dan tidak ada kebijakan pemda untuk mengarahkan guru, merupakan dua faktor utama yang menghambat penggunaan kurikulum darurat.

FK PUSPA sebagai forum komunikasi yang yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan pemberdayaan masyarakat, mendorong pemda untuk menggunakan kurikulum darurat. Terlebih dalam menyambut SKB 4 menteri, penggunaan kurikulum darurat akan membantu pemda menyelenggarakan pembelajaran tatap muka yang lebih efektif.

FK PUSPA Medan mendorong Pemko Medan untuk membentuk satu satuan tugas (satgas) untuk merencanakan semua hal ini, melakukan evaluasi PJJ selama ini dan membuat langkah-langkah mitigasi resiko yang akan dihadapi anak pada saat pembelajaran tatap muka nanti. Satuan tugas ini perlu membuka ruang bagi semua pihak seperti lembaga-lembaga sosial yang fokus pada pendidikan anak yang tergabung didalam FK PUSPA Kota Medan, ujar Jailani.

FK PUSPA Kota Medan dibentuk dengan SK Walikota Medan tahun 2020. Saat ini FK PUSPA Kota Medan sudah memiliki anggota sebanyak 36 lembaga. (Redaksi)

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *