Oleh Pretty Luci


Saya merasa puas sekaligus geli dengan postingan tirtoid dan viceid pada Instagram yang ditayangkan pada hari ini, 04 Februari 2020 dan semalam. Yang membuat saya geli bagaimana bisa secara bersamaan 2 pentolan media sosial di Indonesia ini menunjukkan gambar yang berbeda sekaligus beda pernyataan. Namun memiliki makna yang sama jika kita merenungkannya.


Namun, saya sudah cukup merenungkan hal ini. Karena kebetulan minggu lalu, salah satu teman saya membagikan apa yang telah dia alami ketika menjalani pendidikan SMP dan SMA di Padang dengan menggunakan jilbab. Pasalnya dia bukanlah seorang muslimah.


Jika saya menelisik kembali, dari artikel BBc yang berjudul “Wajib jilbab bagi siswi non-Muslim di Padang: ‘Sekolah negeri cenderung gagal terapkan kebhinekaan’, saya juga sependapat bahwasanya adanya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mengapungkan peraturan wajib menggunakan jilbab di dalam sekolah yang notabenenya pendidikan tersebut di bawah naungan Pemerintahan Indonesia. Saya sangat sedih.
Beda halnya jika seorang anak yang mau dibimbing di dalam institusi bukan negeri dengan catatan harus mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan di sekolah tersebut. Misalkan, wajib mengikuti ibadah pagi dan atau Misa di salah satu institusi pendidikan Perguruan Kristen bagi mereka non-Kristen yang bersedia sekolah disana.


Saya menyimpulkan ini adalah bentuk intoleransi agama dari berbagai banyak kasus yang terjadi di dunia pendidikan. Saya sebut satu lagi contohnya. Pada saat pemilihan ketua kelas hingga ketua OSIS, para siswa diwajibkan memilih ketua kelas yang seagama oleh gurunya. Ada lagi, kasus di Bali pada tahun 2014, murid beragama Islam dilarang memakai jilbab di sekolah negeri. Pada 2016 di Yogyakarta, siswa baru wajib memakai jilbab ketika Masa Orientasi Siswa (MOS) berlangsung.


Di dalam mata pelajaran Kewarganegaraan yang terus diampu kepada murid-murid. Kita pasti selalu disuguhkan dengan materi Pancasila beserta produk-produknya. Lantas, bagaimana bisa seorang siswa dapat menerima materi untuk saling toleransi antar umat beragama. Sementara Kepala sekolah maupun guru membentuk peraturannya sendiri sebagai bentuk mayoritanisme. Sekolah negeri telah gagal melahirkan insan-insan yang hidup berasaskan pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.


Di Indonesia, kasus intoleransi agama sudah banyak terjadi. Tidak hanya di bidang pendidikan saja. Penolakan kegiatan pondok pesantren, pengusiran, pemotongan lambang nisan, dan pemberhentian ibadah kepada masyarakat yang non muslim, dan lainnya. Terus bagaimana kita menangkal bentuk intoleransi tersebut?


Tidak pernah terlepas dari peradaban sejarah dari beratus-ratus abad lalu bahwa persatuan Bangsa Indonesia lahir dari berbagai perbedaan agama dan suku. Suka duka para Bapak Bangsa dalam memperjuangkan perbedaan tersebut dan menyusunnya dalam suatu dasar negara Indonesia agar generasi bangsanya kelak tidak saling membeda-bedakan dan hidup bersatu. Sayangnya masih banyak masyarakat yang memiliki pemikiran yang konservatif karena tidak memahami makna dari setiap sila-sila Pancasila. Pancasila lahir untuk mematikan setiap perbedaan yang terus mengakar. Sementara makna untuk saling membedakan kian kuat mengakar di setiap pemikiran masyarakat. Jika diantara kita saja sudah tidak meneladani makna Pancasila untuk bersatu dan tidak saling membedakan, bagaimana kita kelak bersatu untuk mengusir para penjajah? Pancasila bukan cukup untuk direnungkan. (*)

Foto by http://dosenpendidikan.com

By Redaksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *