Home > Opini > Mengurai Korupsi Politik

Mengurai Korupsi Politik

Oleh : Binsar Tison Gultom

RENTETAN nama kepala daerah yang jadi tersangka KPK sebelum berlangsung pilkada serentak 2018 menjadi preseden buruk dibanding pilkada sebelumnya. Ada beberapa petahana yang maju kembali sebagai calon kepala daerah namun tersandung kasus korupsi.

Sampai saat ini, ada delapan calon kepala daerah yang ditetapkan tersangka (Kompas.com, 15/3/2018). Kenyataan ini, kalaulah kita sambungkan dengan fakta lainnya, saat mencalonkan sebagai kepala daerah yang membutuhkan biaya yang sangat besar dalam mengikuti kontestasi pilkada di daerahnya. Di mulai semenjak mendapatkan “perahu” partai politik calon kepala daerah sampai kepada biaya kampanye dan pembiayaan saksi-saksi di setiap TPS pada saat Pilkada berlangsung.
Pada kontestasi politik, “uang” menjadi faktor yang penting untuk memenangkan kompetisi dalam Pilkada.

Besarnya uang semakin menguatkan pengaruh politik calon kepala daerah di tingkat pemilihnya. Dana kampanye yang besar sebagai ajang mempopulirkan diri dan meningkatkan keterpilihan calon kepala daerah. Bahkan sampai memberikan “uang tunai” untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya dalam Pilkada.

Dalam pemenuhan kebutuhan dana yang besar untuk kontestasi politik, sering calon kepala daerah mendapatkan dana dari sumber-sumber yang tidak jelas dan tercantum pada laporan dana kampanye, secara prinsip sumbangan dana dilarang Undang-Undang karena mengakibatkan tersandera calon kepala daerah ketika nanti memenangkan Pilkada. Donatur dan calon dengan kepala daerah dengan sendirinya menciptakan hubungan yang koruptif.

Donator akan mendapatkan keuntungan yang positif dari kebijakan yang diambil kepala daerah, misalnya kontrak-kontrak pemerintah, proyek daerah dan konsesi.
Di calon kepala daerah lainnya terkhusus petahana untuk mendapatkannya dana bertanding pada kontestasi politik melakukan penyimpangan dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Menjual pengurusan izin, komisi dalam proyek di daerah dan lainnya bukan cerita baru di dalam pemerintahan daerah yang sudah bersifat otonom. Selanjutnya, secara sengaja mengunakan fasilitas negera dalam berkampanye baik fasilitas fisik (kendaran dinas) maupun mengerahkan pegawai negeri sipil mendukung calon petahana.

Celakanya, dalam setiap program-program di Dinas dan Kecamatan serta Kelurahan tersusun program kerja yang bersifat populis misalnya, pembagian sembako, pembagian raskin pada saat masa kampanye.

Selanjutnya, money politic yang sudah terbudaya adalah pemberian langsung sejumlah uang kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih dalam pilihan politiknya. Diperparah dengan penyuapan penyelenggara pemilu untuk merubah hasil perhitungan suara dan hasil perhitungan pemilu.

Di sisi lain sang penantang calon kepala daerah melakukan pemenuhan ”pundi-pundi” untuk modal dalam gelanggang Pilkada banyak mendapatkan sumbangan-sumbangan (baik individu dan perusahaan). Indentitas dan jumlah dana yang di sumbangkan tidak diketahui dan tidak dipublikasikan kepada publik.

Celakanya, ini menjadi jalan “pendonor” dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik yang akan di terapkan jika si calon kepala daerah menang nantinya.

Kondisi demikian juga diperparah bahwa di dalam UU Partai Politik, pembatasan dana dan jumlah yang disumbangkan tidak diatur secara jelas. Pembatasan yang dilakukan hanya donator dari perseorangan. Untuk sumbangan dari anggota partai politik belum diatur.

Regulasi Dana Kampanye

Dalam mengurangi perilaku koruptif dalam pemilu, harapnya ada aturan yang baku dalam mengatur proses penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Sering sekali pasangan yang memiliki dana yang sangat besar mempunya potensi untuk menang di karenakan semakin besar peluang melakukan tindakan koruptif pemilu. Dana yang banyak pada salah satu pasangan calon menjadikan kompetisi tidak fair.

Kedua, pengaturan dana kampanye dilakukan untuk meminimalkan para penyandang dana kampanye secara absolut mendikte kebijakan yang diambil calon kepala daerah baik penyusunan visi, misi pada saar pencalonan. Selanjut setelah calon kepala daerah menang penyandang dana kampanye akan mempengaruhi lebih lagi misalnya, lelang tender yang memenangkan satu pihak, penyusunan RT/RW Kabupaten dan Kota sampai penjualan izin usaha dan tambang.

Pengaturan dana kampanye dilakukan dengan memegang prinsip transparansi dan keadilan. Berapa batas maksimal dana kampanye, berapa maksimal sumbangan dari pihak lain, identitas penyumbang, wujud dana kampanye.

Sampai dengan pembukuan dana kampanye yang terpisah dari dana kampanye partai politik. Sampai hal sedetail demikan seharusnya diatur dalam regulasi Dana Kampanye. Bahkan dalam pengelolaannya calon kepala daerah harus menggunakan tenaga professional di bidangnya.

Untuk evaluasi dan supervisi dana kampanye Komisi Pemilihan Umum dapat berkoordinasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit seluruh laporan keuangan dan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye. KPU dapat menirukan segala mekanisme yang ada dalam KAP baik sanksi dan larangan.

Dari proses yang sudah berjalan regulasi yang ada memang sudah mengatur namun masih memiliki kelemahan misalnya tidak adanya batasan sumbangan dari internal calon kepala daerah sehingga jumlah sumbangan tidak terkontrol. Pencatatan hanya dilakukan dalam satu rekening yang sudah di daftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Selanjutnya setelah dilakukan proses audit dana kampanye calaon kepala daerah. Publikasi hasil audit tidak memiliki kejelasan. Proses rencana tindak lanjut dari hasil audit juga belum di atur dalam regulasi pengaturan dana kampanye. Dalam pemberian sumbangan barang dan jasa (iklan politik) belum memiliki pengaturan yang jelas.

Wujud dari pengaturan dana kampanye salah satu cara menjadikan kontestasi politik yang fair. Kontestasi politik yang baik tentu menghasilkan Kepala Daerah yang baik. Pengaturan dana kampanye politik juga menyelamatkan masyarakat dari kebijakan-kebijakan publik yang tidak tepat dikarenakan ada pengaruh pengambilan kebijakan dari pendonor mempengaruhi pengambil kebijakan yaitu kepala daerah.

Penulis adalah Peneliti dan pemerhati pemilu di Lembaga Kebijakan Publik dan Politik (LKP2)

Leave a Reply