Home > Opini > Menjaga Semangat Demokrasi

Menjaga Semangat Demokrasi

Oleh: Binsar Tison Gultom

DI SAAT semakin tingginya partipasi masyarakat dalam proses demokrasi harusnya kita semakin memberikan ruang yang lebih besar lagi kepada masyarakat dalam keterlibatan mewujudkan sejatinya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Rakyatlah menjadi aktor penting dalam proses demokrasi dan memberikan legitimasi hukum yang sah untuk sebuah pemerintahan baik pusat dan daerah. Legitimasi rakyat itu dihasilkan dari partisipasi politik dalam memilih kepala daerahnya. Ini menjadi salah satu pengejawantahan demokrasi yang sesungguhnya.

Namun harapan itu seakan sirna melihat perjalanan pilkada Siantar yang tidak kunjung dilaksanakan. Partipasi rakyat yang besar itu seakan hilang dengan banyaknya gugatan silih berganti dari kontestan dan juga penyelenggara menambah kejenuhan masyarakat dalam menanti akhir keputusan hukum.

Semangat Rakyat

Tidak bisa kita tepikan, semangat rakyat dalam partipasi pemilihan langsung menghancurkan tirani oligarki politik yang terus berkuasa dalam menentukan siapa yang layak menjadi calon kepala daerah. Rakyat dalam proses pendidikan politik sudah mampu memberikan pilihan-pilihan yang rasional dalam menentukan kepada daerahnya. Walaupun pilihan-pilihan yang ada masih belum sepenuhnya representasi keinginan rakyat.

Namun hasil pilkada dari beberapa daerah menunjukkan beberapa tokoh-tokoh muda yang mampu memimpin provinsi, kabupaten dan kota menjadi lebih baik. Misalnya: Emil Elestianto Dardak (Bupati Trenggalek), Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor), bahkan Jokowi presiden terpilih adalah hasil historis pilkada dari Solo menuju DKI Jakarta hingga pemilihan presiden.

Para kepala daerah yang berkualitas itu muncul mendapatkan kesempatan untuk turut ambil andil bekerja membangun bangsa ini dengan kepemimpinan mereka.
Dalam data KPU tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan serentak 27 Juni lalu sangat tinggi yaitu sebesar 75,11 persen menjadi sebuah tolok ukur melihat partisipasi dan semangat masyarakat dalam berdemokrasi.

Pergantian kepemimpinan daerah yang semakin terbuka dan parsipatif ini menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai penonton dalam kontestasi pilkada melainkan aktor utama.

Di lain sisi, hak untuk dipilih (mencalonkan) dalam proses pergantian kepemimpinan daerah akan semakin terbuka karena pilkada juga mengakomodir adanya calon independen. Hal yang mendukung dan yang sudah cukup baik dalam proses terpilihnya putra-putri terbaik bangsa yang memiliki integritas untuk memimpin.

Sekali lagi substansi dari demokrasi, yaitu partipasi semakin besar dan nyata. Manakala, dahulu saat orde baru kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD “aroma” transaksional semakin kental dalam menentukan pemimpin daerah. Dengan lobi dan konsolidasi yang sederhana kepada para anggota DPRD bahkan juga sarat dengan korupsi dan gratifikasi menjadi lebih nyata dalam pemerintahan daerah sebagai eksekutif dan legislatif.

Kontrol akan perjalanan pemerintahan kepala daerah oleh legislatif akan semakin kecil karena di awal proses pemilihan kepala daerah sudah ada proses “main mata”. Kepemimpinan kepala daerah juga akan terdelegitimasikan dengan sendirinya karena legistatif mempunyai kewenangan yang lebih besar memilih dan memberhentikan kepala daerah.

Perbaikan

Jujur harus diakui, dalam proses pilkada yang sudah berjalan beberapa kali di provinsi dan kabupaten/kota baik dalam penjaringan calon-calon kepala daerah dari utusan partai dan independen yang lebih selektif dan sudah diuji serta tidak pernah memiliki indikasi masalah hukum dan lainnya. Bagaimana KPU memberikan item-item persyaratan yang mengikat sehingga pilihan-pilihan calon kepala daerah yang diberikan kepada masyakat pada saat pilkada sudah merupakan hasil kualifikasi yang terbaik dan tidak terkesan pilihan yang itu-itu saja.

Sejalan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan mampu memilih secara rasional dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas merupakan kerinduan kita bersama. Namun tidak semata-mata sebuah pekerjaan yang mudah karena perlu proses panjang yang terus kita lakukan baik kepala daerah terpilih, akademisi maupun partai politik.

Ini keniscayaan yang maju dalam proses pendidikan politik masyarakat dalam mewujudkan politik yang lebih rasional.
Biaya pemilihan kepala daerah yang besar tidaklah sebanding dengan perbaikan pendidikan politik masyarakat bahkan tidak sebanding dengan potensi korupsi yang akan terjadi karena peluang transaksional yang lebih besar terjadi antara kepala daerah dengan legislatif.

Untuk meminimalkan biaya pilkada yang besar secara sederhana kementerian dalam negeri sudah memberikan solusi yaitu penyelenggaraan pilkada serentak sehingga mengefisienkan anggaran.

Dalam perjalanan perbaikan kualitas pilkada kita, keniscayaan akan besarnya peluang kalangan muda untuk muncul kepermukaan dan kepemimpinan di daerah dan nasional tetap terjaga. Waktu terus berjalan, pemimpin saat ini tidak akan selamanya berkuasa dan bangsa ini butuh regenerasi kepemimpinan yang akan meneruskan “tongkat estafet” pemerintahan.

Ini memberikan peluang yang lebih besar kepada kalangan muda. Kesan ketidaksukaan kalangan muda akan dunia politik pun perlahan akan sirna.
Banyaknya kalangan muda dan kelas menengah memberikan warna tersendiri menjadikan pilkada semakin berkualitas.

Pilkada menjadikan elite politik tidak mampu membeli masyarakat muda dan kelas menengah dalam konteks politik uang karena mereka memiliki rasionalitas serta ideologi tersendiri dalam memilih ini menjadi modal dalam perubahan pendidikan politik bangsa kita. Semoga !!

 

*Penulis adalah Peneliti Lembaga Kajian Publik dan Politik (LKP2)

You may also like
Kita Mencari Pemimpin Sejati
Perempuan Harus Terlibat Lebih Dalam di Arena Politik Praktis
Kapoldasu Ingatkan Personel Jangan Terlibat Politik
[Resensi Buku] Reformasi dan Pembangunan Demokrasi
Mahfullah Daulay Sekdako Binjai yang Baru
Pernyataan Gubsu T Erry Nuradi Cederai Demokrasi

Leave a Reply